GOVERNANCE: THE FOUNDATION OF A WELL-FUNCTIONING SOCIETY

Tata kelola (governance) mengacu pada sistem, proses, dan praktik yang digunakan organisasi, institusi, serta pemerintah dalam mengelola dan mengoordinasikan urusan mereka. Tata kelola mencakup pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta perumusan kebijakan guna mencapai tujuan bersama. Tata kelola yang baik sangat penting dalam mempromosikan stabilitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di sektor publik maupun swasta. Tata kelola yang efektif memastikan perlindungan hak asasi manusia, pembangunan yang berkeadilan, serta kemakmuran jangka panjang. 

Pada dasarnya, tata kelola mencakup beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum (rule of law), dan inklusivitas. 

• Partisipasi menjamin bahwa semua pemangku kepentingan—baik warga negara dalam sistem pemerintahan maupun karyawan dalam sebuah organisasi—memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

• Transparansi penting untuk membangun kepercayaan, karena memungkinkan pemangku kepentingan memahami bagaimana keputusan diambil dan sumber daya dikelola. 

• Akuntabilitas memastikan bahwa para pemimpin dan pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bertindak demi kepentingan terbaik pihak yang mereka layani. 

• Supremasi hukum mendorong keadilan dan kejujuran dengan menerapkan hukum secara konsisten kepada semua orang. 

• Inklusivitas memastikan tidak ada kelompok atau individu yang ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan atau dalam akses terhadap layanan. 

Tata Kelola di Sektor Publik 

Dalam sektor publik, tata kelola sering disebut sebagai “tata kelola yang baik” (good governance) ketika memenuhi standar tinggi dalam hal keadilan dan efisiensi. Tata kelola yang baik di tingkat pemerintahan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat institusi, dan meningkatkan kesetaraan sosial. Selain itu, tata kelola yang baik berperan penting dalam mengatasi tantangan kompleks seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. 

Sebaliknya, tata kelola yang buruk menyebabkan korupsi, ketidakefisienan, serta kerusuhan sosial, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi. 

Tata Kelola Perusahaan 

Tata kelola korporasi (corporate governance) juga merupakan aspek penting, berfokus pada bagaimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Tata kelola ini memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sambil mematuhi standar etika dan peraturan yang berlaku. 

Tata kelola perusahaan yang baik membantu perusahaan menghindari skandal, mengelola risiko, serta meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan menarik investasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

E-governance memiliki potensi besar untuk membuat tata kelola lebih efisien, inklusif, dan transparan, sehingga mendorong keterlibatan warga serta mempercepat penyampaian layanan publik. 

Dalam konteks IT Governance, enabler adalah elemen atau faktor kunci yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuan tata kelola IT (Information Technology). Enabler berfungsi sebagai penggerak atau pendukung utama untuk memastikan bahwa praktik IT Governance dapat diterapkan secara efektif, selaras dengan tujuan bisnis, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

Menurut kerangka kerja COBIT 5, enabler dalam IT Governance terbagi menjadi beberapa kategori utama: 

1. Prinsip, Kebijakan, dan Kerangka Kerja, Ini adalah panduan yang menetapkan aturan, prosedur, dan kebijakan yang harus diikuti oleh organisasi dalam mengelola IT. Prinsip dan kebijakan ini membantu memastikan bahwa semua aktivitas IT selaras dengan strategi organisasi. 

Contoh: Kebijakan keamanan informasi, standar pengelolaan risiko IT, dan pedoman penggunaan data. 

2. Proses
Proses adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dalam tata kelola IT. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengelolaan IT. 

Contoh: Proses manajemen risiko IT, proses pengelolaan layanan IT, dan proses pemantauan kinerja IT. 

3. Struktur Organisasi, Struktur organisasi menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara individu atau unit kerja yang terlibat dalam tata kelola IT. Struktur ini membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait IT dilakukan secara efektif. 

Contoh: Komite IT Governance, Chief Information Officer (CIO), dan unit manajemen risiko IT. 

4. Budaya, Etika, dan Perilaku, Budaya organisasi yang sehat mendukung penerapan tata kelola IT yang baik. Nilai-nilai etika, perilaku, serta kesadaran akan pentingnya tata kelola IT sangat berpengaruh pada keberhasilannya. 

Contoh: Meningkatkan kesadaran karyawan terhadap keamanan siber dan etika dalam penggunaan teknologi. 

5. Informasi
Informasi merupakan aset penting dalam IT Governance. Informasi yang akurat dan relevan diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 

Contoh: Laporan kinerja IT, data risiko, dan laporan audit IT. 

6. Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi, Ini mencakup teknologi dan sistem yang mendukung operasional organisasi. Infrastruktur IT yang andal dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis merupakan enabler penting untuk memastikan kelancaran proses bisnis. 

Contoh: Jaringan komunikasi, sistem manajemen data, dan aplikasi bisnis utama. 

7. Sumber Daya Manusia, Keterampilan, dan Kompetensi, Keberhasilan IT Governance sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat. Keterampilan teknis dan manajerial yang memadai sangat diperlukan. 

Contoh: Pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam manajemen risiko IT dan keamanan informasi.