Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi

Layanan Publik

Layanan publik atau layanan masyarakat merupakan bagian penting dalam pemerintahan. Masyarakat dapat diartikan sebagai rakyat, dunia usaha, maupun pemerintahan negara lain. Layanan ini dalam praktek dilakukan oleh pegawai pemerintah yang sering disebut birokrat, dengan suatu tata laksana atau prosedur layanan yang sering dikenal dengan istilah birokrasi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang merasa bahwa prosedur untuk mendapatkan layanan itu memerlukan waktu yang lama dan harus berhubungan dengan banyak pihak, maka istilah birokrasi cenderung di interpretasikan negatif dan seolah tidak diperlukan. Padahal birokrasi sangat diperlukan dan harus ada dalam pemerintahan dalam kaitannya dengan layanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa “permasalahannya” adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang baik, atau birokrasi yang membuat masyarakat puas dan senang dalam mendapatkan layanan dari pemerintah, yang dalam praktek dikerjakan sehari-hari oleh para birokrat.

E-Government

Dalam pemerintahan, layanan kepada masyarakat luas dapat secara elektronik, yang kemudian dikenal dengan istilah e-Government. E-government didalamnya mencakup G2G (government to government, G2B (government to business), dan G2C (government to citizen), G2E (government to employee) dan C2G (citizen to government). Berikut ini dua pengertian e-Government : (1). E-Government consists of the digital interactions between a government and citizens, government and businesses/Commerce, government and employees, and also between government and governments /agencies; (2). E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa layanan publik dapat didukung dengan aplikasi teknologi informasi dengan tujuan agar layanan yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien dilihat dari sisi biaya yang harus dikeluarkan maupun waktu serta kecepatan layanan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan e-government sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Reformasi Birokrasi

Beberapa penulis mendifinisikan reformasi sebagai suatu perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi atau hukum dalam suatu masyarakat atau negara untuk perbaikan secara drastis atau radikal. Jadi reformasi birokrasi dengan singkat dapat diartikan sebagai perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Jadi bila layanan publik masih belum efektif, efisien dan produtif maka diperlukan reformasi.

Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi

Interaksi pemerintah dan masyarakatnya yang dilakukan secara elektronik (digital), meliputi interaksi secara digital dalam kepemerintahan yang baik, informasi dan komunikasi, dan rekayasa ulang ketataksanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Aplikasi teknologi informasi yang tersedia saat ini dikembangkan untuk mendukung hampir disemua segi kehidupan dan kemasyarakatan, termasuk dibidang pemerintahan. Aplikasi dikemas dalam bentuk dukungan penyediaan informasi, pengambilan keputusan dan otomasi perkantoran, mulai dari aplikasi yang sederhana sampai dengan aplikasi yang komprehensif, guna mendukung para birokrat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pengembangan aplikasi teknologi informasi yang baik akan meningkatkan efektifitas dan efisensi kerja karena teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat ketatalaksanaan (proses bisnis pemerintahan) menjadi lebih cepat sehingga output yang dihasilkannya lebih meningkat atau lebih produktif. Pengambilan keputusan yang memerlukan referensi hasil olahan data yang besar dan tersebar dapat didukung dengan database yang terintegrasi yang memungkinkan para birokrat dibantu agar pengambilan keputusan dapat diambil secara objektif. Demikian pula layanan yang bersifat baku tetapi dengan frekuensi yang besar dapat didukung dengan aplikasi teknologi mendukung otomasi layanan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi umumnya merubah prosedur kerja sehingga pemanfaatan teknologi ini terlihat radikal, namun dengan pengembangan dan impelementasi yang benar kinerja unit kerja yang didukungnya akan menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.