Kebocoran Data Salah Rakyat ?

Baru-baru ini, Indonesia mengalami kebocoran data yang serius pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Kebocoran ini mengakibatkan data-data sensitif seperti Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK), rekening bank, dan nomor telepon terbobol. Data-data ini kemudian dijual di situs BreachForums, sebuah platform perdagangan data yang telah diretas oleh seorang hacker bernama Brain Cipher. Data tersebut dijual seharga US $121.000 atau setara dengan Rp1,9 miliar. Orang-orang yang tertarik bisa membeli data ini untuk mengetahui informasi suatu negara. Selain itu, data milik Pusat Data Nasional 2 (PDNS2) juga diretas dan dijual seharga US $8 juta atau sekitar Rp131 miliar.

Menurut laporan dari Surfshark, sebuah perusahaan virtual private network (VPN) asal Belanda, selama periode Januari 2020 hingga Januari 2024, ada sekitar 3,96 miliar akun digital yang mengalami kebocoran data. Dari 10 negara dengan tingkat kebocoran tertinggi, Indonesia menempati peringkat ke-8 dengan 94,22 juta data yang bocor, di atas Inggris dengan 76,59 juta data bocor. Fakta ini menunjukkan bahwa keamanan data digital di Indonesia masih sangat lemah. Pemerintah harus segera meningkatkan serta memperbaiki kinerja dalam keamanan siber. Berkembangnya teknologi membuat banyak orang lebih mengerti dan menjadi pintar dalam mengakses dunia digital, namun hal ini juga membuka peluang bagi aktivitas peretasan.

Pusat Data Nasional yang menghabiskan biaya operasional hingga Rp1,1 triliun ternyata tidak dilengkapi dengan fasilitas backup data untuk ratusan instansi penggunanya. Ketika pengelola data negara diretas pada 20 Juni lalu, banyak instansi yang kelimpungan karena tidak memiliki cadangan data. Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, menganggap ketidakhadiran backup data nasional sebagai sebuah kebodohan. Serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) membuat layanan publik terganggu selama beberapa hari. Meutya Hafid mengkritik keras Kominfo dan BSSN terkait tidak adanya backup data nasional. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber. Kesalahan tata kelola ini membuat data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber tidak memiliki cadangan.

Dari pernyataan tersebut, sangat jelas bahwa keamanan data digital milik Indonesia sangat lemah. Bahkan, hacker yang berhasil meretas data PDNS2 memutuskan untuk membatalkan niatnya menjual data tersebut dan memberikan kunci gratis. Budi Arie Setiadi, sebagai Menkominfo, menyatakan bahwa ia masih bersyukur dengan adanya kebocoran data tersebut. Menurutnya, yang meretas hanyalah non-state actor, bukan suatu negara. Dalam hubungan internasional, non-state actors (NSA) adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi dan terpisah sepenuhnya atau sebagian dari sebuah negara berdaulat. Kelompok ini biasanya meretas data-data penting milik suatu negara. Pemerintah harus lebih memperhatikan pentingnya keamanan siber, karena data yang terdapat pada negara ini semuanya tersimpan pada server yang jelas sangat buruk tingkat keamanannya.

Keamanan siber seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Dalam era digital ini, data adalah aset berharga yang harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Kebocoran data tidak hanya merugikan individu yang datanya dicuri, tetapi juga bisa mengancam keamanan nasional. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan siber dan memastikan bahwa insiden kebocoran data tidak terulang kembali di masa depan.

Selain itu, edukasi mengenai keamanan siber juga harus ditingkatkan. Banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka. Kampanye kesadaran akan keamanan siber harus digalakkan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi ancaman siber. Pada akhirnya, masalah kebocoran data di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Setiap individu harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka. Dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan insiden kebocoran data bisa diminimalisir dan keamanan siber di Indonesia bisa lebih baik di masa depan.

Sumber

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240703081623-37-551306/pusat-data-nasional-dibebaskan-hari-ini-hacker-ungkap-alasannya

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/28/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar

https://www.liputan6.com/tekno/read/5632942/data-diduga-milik-kominfo-bocor-dijual-rp-19-miliar-di-breachforums?page=4

https://nasional.tempo.co/read/1885774/respons-menkominfo-budi-arie-soal-peretasan-pdn-sebut-alhamdulillah-hingga-hindari-wartawan

https://www.suara.com/tekno/2024/06/28/192154/dpr-sebut-bodoh-gegara-tak-punya-back-up-data-nasional-respons-bssn-jadi-sorotan