Knowledge Management (KM) merupakan pendekatan strategis dalam organisasi untuk mengelola pengetahuan, baik yang bersifat eksplisit maupun tacit, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kinerja dan pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi digital, KM sering diposisikan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan inovasi. Namun, di balik tujuan tersebut, praktik Knowledge Management tidak sepenuhnya bersifat netral. 

Dalam organisasi digital, pengetahuan merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi dan kekuasaan. Pihak yang menguasai pengetahuan baik individu, kelompok, maupun manajemen memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam organisasi. Oleh karena itu, Knowledge Management tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan informasi, tetapi juga menjadi arena relasi kuasa yang memengaruhi siapa yang memiliki akses, siapa yang berhak berbagi, dan siapa yang diuntungkan dari pengetahuan tersebut.

Untuk memahami hubungan antara Knowledge Management dan relasi kuasa dalam organisasi digital, berikut beberapa bentuk atau tahapan relasi kuasa yang umum terjadi dalam praktik Knowledge Management: 

  • Knowledge Ownership 

Pada tahap ini, pengetahuan dianggap sebagai milik individu atau kelompok tertentu. Karyawan dengan pengalaman tinggi atau posisi strategis cenderung menyimpan pengetahuan sebagai aset pribadi untuk mempertahankan kekuasaan dan keamanan posisi mereka. Dalam kondisi ini, meskipun organisasi memiliki sistem Knowledge Management, pengetahuan tidak sepenuhnya dibagikan karena adanya kekhawatiran kehilangan nilai tawar atau peran penting dalam organisasi. 

  •  Controlled Knowledge Sharing 

Pada tahap ini, organisasi mulai mendorong berbagi pengetahuan, namun akses terhadap pengetahuan masih dikendalikan oleh pihak tertentu, seperti manajemen atau unit tertentu. Tidak semua karyawan memiliki hak akses yang sama terhadap informasi dan pengetahuan yang tersedia. Knowledge Management digunakan sebagai alat kontrol, di mana pengetahuan yang dibagikan telah diseleksi sesuai kepentingan organisasi atau kelompok dominan. 

  •  Hierarchical Knowledge Flow 

Di tahap ini, aliran pengetahuan bersifat satu arah dan hierarkis, yaitu dari atasan ke bawahan. Pengetahuan dari level bawah sering kali kurang dihargai atau tidak terdokumentasi dengan baik dalam sistem. Akibatnya, tacit knowledge yang dimiliki karyawan operasional jarang diakomodasi, sehingga organisasi kehilangan potensi pembelajaran dari pengalaman nyata di lapangan. 

  •  Digital Knowledge Surveillance 

Dalam organisasi digital, teknologi Knowledge Management memungkinkan pemantauan terhadap aktivitas berbagi pengetahuan. Sistem dapat mencatat siapa yang aktif, siapa yang pasif, dan seberapa sering karyawan berkontribusi. Meskipun bertujuan meningkatkan partisipasi, praktik ini dapat menciptakan tekanan dan rasa diawasi, sehingga Knowledge Management berubah dari alat kolaborasi menjadi mekanisme pengawasan digital. 

  •  Empowered Knowledge Culture 

Tahap ini merupakan kondisi ideal di mana Knowledge Management digunakan untuk memberdayakan seluruh anggota organisasi. Pengetahuan dipandang sebagai aset bersama, bukan alat kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Akses pengetahuan lebih terbuka, kontribusi dihargai secara adil, dan budaya organisasi mendukung kolaborasi serta pembelajaran bersama. 

Kesimpulan 

Dalam organisasi digital, Knowledge Management tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan proses, tetapi juga erat hubungannya dengan relasi kuasa antar individu dan kelompok. Pengetahuan dapat menjadi alat dominasi apabila akses dan distribusinya tidak dikelola secara adil. Oleh karena itu, organisasi perlu menyadari dimensi sosial dan politik dalam Knowledge Management dengan membangun budaya berbagi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan pendekatan tersebut, Knowledge Management dapat berfungsi sebagai sarana kolaborasi dan inovasi, bukan sebagai alat kontrol yang memperkuat ketimpangan kekuasaan dalam organisasi.