Seiring berkembangnya waktu, sudah tidak terasa kita telah hidup di zaman  yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan semuanya serba praktis. Contohnya seperti awal munculnya computer yang digunakan untuk mencari informasi atau browser dan semacamnya. Namun sekarang teknologi browser tersebut sudah berada digenggaman tangan melalui munculnya HandPhone dan mungkin semua yang computer bisa lakukan pasti bisa dilakukan di hanphone mungkin sekitar 50% keatas. Semua orang berlomba-lomba untuk dapat menciptakan hal yang baru dan mempermudah hidupnya. Namun, bersamaan dengan kemudahan tersebut, munculnya kekhawatiran terkait privasi dan proteksi data pribadi.  

Negara Indonesia sendiri masih menjadi negara berkembang. Yang artinya masih banyak kekurangan dalam hal teknologinya dan lain lain. Padahal ada negara yang lebih kecil daripada Indonesia yaitu Singapura yang merupakan negara maju di Asia. Saking banyak kekurangan tentang pemahaman teknologi di Indonesia dan lemahnya perlindungan data di Indonesia bisa mengakibatkan kebocoran data. Contohnya adalah berita yang pernah Viral beberapa tahun yang lalu yaitu “Hacker Bjorka yang meretas data Pemerintahan Indonesia”.  

Berikut ini adalah data yang diklaim telah dibocorkan oleh bjorka: 

  • Kebocoran data KTP  

Sebanyak 102 juta data KTP yang bocor dan dijual melalui situs darkweb 

  • Kebocoran data pelanggan Indihome 

Bjorka mengklaim mempunyai 26 juta history browsing pelanggan Indihome 

Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

  • Bocornya data registrasi SIM card 

Bjorka kembali menjadi aktor di balik bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data tersebut  

dijual seharga US$500 ribu atau sekitar Rp 745,6 juta.Data sebesar 87 GB diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. 

  • Membocorkan data KPU 

Bjorka kembali berulah. Kali ini data yang ia bocorkan adalah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)Informasi ini diunggah oleh Bjorka pada 6 September 2022 pada forum breached.to. Unggahan itu berjudul “Indonesia Citizenship Database From KPU 105M”. Data yang berhasil didapatkan adalah NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gender, hingga umur. Dalam data nampaknya data tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.  

  • Daftar surat ke Presiden Indonesia 

Pada 9 September 2022 Bjorka kembali menggemparkan warganet. Namun, data yang dibagikannya kali ini bukanlah data pribadi milik warga Indonesia, melainkan data daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, salah satunya dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed). Dalam unggahannya ini, Bjorka tak menyertakan perincian harga jual. Kemungkinan sekadar unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data Presiden. Ia juga menyertakan sejumlah sampel atau contoh dokumen yang dibobol. Isinya, kata Bjorka, “tittle of the letter, letters number, sender, receiver employee id, letter date etc”. 

  • Doxing pejabat public  

Setelah beberapa kali menyebar data sensitif di Breached Forums, Bjorka kemudian membagikan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik Indonesia melalui grup Telegram miliknya. Aksi doxing ini Bjorka dilakukan sepanjang akhir pekan lalu, dari tanggal 10 hingga 11 September 2022 yang dimulai dari data milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Di tengah momen ulang tahun Menkominfo, Bjorka berulah memanfaatkan kesempatan. Johnny diketahui berulang tahun pada 11 September 2022. “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism. Berbarengan dengan itu, Bjorka melampirkan sejumlah data pribadi yang diduga milik Johnny. Data tersebut antara lain NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga ID Vaksin. 

Adapun sejumlah nama pejabat publik yang jadi sasaran aksi doxing dari Bjorka selain Menkominfo yakni, Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Semuel Abrijani Pangerapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara. Data pribadi milik pejabat publik yang dibagikannya di grup Telegram meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, dan sebagainya. 

Semua hal-hal diatas terjadi karena kekurangannya kekuatan di Cyber Security Indonesia.  

Berikut ini adalah hal hal yang harus di lakukan Indonesia agar terhindar dari serangan siber tersebut: 

  • Penguatan Keamanan Jaringan dan Sistem: 

Perusahaan dan lembaga pemerintah harus meningkatkan keamanan jaringan dan sistem mereka dengan mengadopsi teknologi keamanan terkini seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data. 

  • Pengembangan Tim Keamanan Siber: 

Pemerintah dan perusahaan perlu membentuk tim keamanan siber yang terlatih dan terampil untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman siber. Hal ini melibatkan pemantauan proaktif dan respons cepat terhadap serangan. 

  • Berlakukannya sanksi bagi orang tersangka:  

Pemerintah harus membuat sanksi bagi orang yang melakukan peretasan dan menerapkan undang undang tentang keamanan digital, cyber dan lain lain. 

Menghadapi ancaman siber membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat umum, Indonesia dapat meningkatkan keamanan siber dan mengurangi dampak dari serangan hacker. 

Referensi: