PERMASALAHAN KEGIATAN PEGAWAI PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI(BPPT)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset danTeknologi (Kemenristek) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Salah satu unit yang ada di BPPT adalah Pusat Manjemen Informasi (PMI).

PMI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, sistem dan jaringan, standarisasi dan akreditasi, dan pengelolaan perpustakaan.

Fungsi PMI:

1. Pengelolaan data dan informasi.
2. Pengelolaan sistem dan jaringan informasi.
3. Perancangan, perumusan dan penerapan standarisasi dan akreditasi.
4. Pengelolaan perpustakaan.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha PMI.

Di dalam PMI terdiri dari empat bidang antara lain Manajemen Applikasi E-Government, InfrastrukturOrganisasi, Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan serta Pelayanan Standarisasi. Bidang Manajemen Aplikasi E-Government mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan kompilasi produk teknologi, evaluasi dan pemutakhiran data serta penyajian dan penyelenggaraan administrasi basis data dan informasi.
2. Pengelolaan, pembaruan dan pengembangan data dan informasi kegiatan dan produk secara elektronik.

Bidang Manajemen Aplikasi E-Government memiliki dua subbidang yaitu Subbidang Pengembangan Aplikasi E-Government dan Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi. Subbidang Pengembangan Aplikasi E-Government memiliki tugas untuk melakukan penyebaran, pembaruan dan pengembangan data dan informasi kegiatan secara elektronik.

Data yang dikelola adalah data internal pada BPPT yang salah satunya adalah data absensi pegawai. Data tersebut diperoleh dari seluruh pegawai BPPT dari mesin absensi yang terdapat di setiap unit. Pegawai BPPT yang berjumlah lebih dari 3.000 pegawai menghasilkan data absensi yang besar setiap harinya. Kemudian data absensi akan dilaporkan setiap bulan kepada pejabat. Penyimpanan data absensi dan data pegawai berada pada platform basis data yang berbeda yaitu Microsoft SQL Server dan MySQL. Perbedaan platform basis data tersebut membutuhkan penanganan khusus dalampengelolaan dan pembuatan laporan data absensi setiap bulannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu platform baru yang dapat mensinkronisasi platform yang berbeda dan memudahkan dalam pembuatan laporan. Pada saat yang bersamaan sistem yang berjalan belum dapat menampilkan data rekapitulasi persentase absensi. Data tersebut dibutuhkan oleh eksekutif sebagai bahan pertimbangan pengeluaran gaji pegawai yang tertulis dalam peraturan kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013. Perka menetapkan bahwa persentase absensi yang berada dibawah 76% memerlukan persetujuan pejabat agar gaji pegawai dapat dikeluarkan. Untuk itu, laporan membutuhkan persentase absensi sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat.

Untuk menangani masalah-masalah tersebut, bidang Manajemen AplikasiE-Government telah menyiapkan tools yaitu Oracle Database 11g, Informatica 9.0.1 Hotfix 2, Datawarehouse Administration Console (DAC), Oracle WebLogic Server 11g Release 1, Oracle Business Intelligence Application (OBIA) dan Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. Akan tetapi, penerapan dan penggunaan tools tersebut belum optimal karena belum ada yang mengembangkannya. Dengan demikian, penyusunan skripsi ini membahas perancangan data mart absensi pegawai menggunakan tools yang telah tersedia.